Minggu , 19 November 2017
Beranda / Artikel / GELIAT BURUH MENJADI JURAGAN BATIK

GELIAT BURUH MENJADI JURAGAN BATIK

Oleh:

SOLICHUL HADI ACHMAD BAKRI
Pengusaha, Pemerhati Batik &
Dosen Pasca Sarjana UNIBA, Surakarta

Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 secara riil harus dilaksanakan oleh Indonesia terhitung mulai tanggal 31 Desember tahun 2015, disisi lain perkembangan ekonomi Bangsa Indonesia di tahun 2015 tidak secerah yang direncanakan. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa perlu komitmen bersama untuk mendorong tumbuhnya ekonomi nasional dan penguatan nilai rupiah.

Kondisi ekonomi yang semakin jauh dari kepastian dan harga dolar yang semakin tinggi mengakibatkan impor untuk bahan baku produksi semakin mahal harganya, termasuk diantaranya bahan baku untuk produksi batik di Indonesia. Batik di Indonesia pada umumnya berbentuk UMKM yang posisinya senantiasa dibutuhkan sebagai penyangga ekonomi dan sekaligus rentan terhadap perubahan ekonomi. Setiap pergerakan ekonomi akan berdampak pada kinerja usaha masing-masing UMKM perbatikan. Salah satu dampak nyata adalah para pekerja batik yang selama ini menggantungkan hidupnya dengan menjadi buruh batik, utamanya yang buruh lepas bisa jadi akan menjadi pihak pertama yang akan kena dampak perkembangan ekonomi di Indonesia.

Secara umum kata kunci dari setiap masalah ekonomi dan buruh bertumpu pada konsep kesejahteraan, utamanya manakala menengok nasib buruh batik yang tidak semanis dan seindah dengan warna kain batiknya, yang kini telah diakui oleh dunia sebagai warisan budaya Indonesia. Buruh batik yang hampir semuanya merupakan pekerja tidak terlatih (non skilled worker) menempatkan posisi buruh batik bukan sebagai profesi yang diminati generasi muda sekarang.

Secara umum membatik dianggap sebagai pekerjaan sampingan, meskipun dalam kenyataannya sebagian pembatik memang benar-benar menghabiskan hari-harinya untuk membatik. Konsekuensinya para pembatik atau pengusaha batik dapat memutuskan hubungan kerja secara sepihak, tanpa ada ikatan apapun. Ketika pengusaha mengalami pailit, maka tidak ada kewajiban untuk memberikan pesangon kepada buruh batiknya. Begitu juga sebaliknya, ketika pembatik ada kesibukan lain ataupun mendapatkan tawaran membatik dari tempat lain, maka pengusaha juga tidak dapat menuntut apapun.

Sebagai pembatik, secara sederhana hanya ikut numpang hidup kepada pengusaha. Karena buruh batik hanya bisa membatik, tidak punya modal untuk membeli kain dan perlengkapan membatik, tidak tahu resep warna batik dan tidak tahu kemana dan bagaimana menjual batik. Mejadi pengusaha batik secara mandiri dianggap sebagai suatu impian yang tidak realistis, toh dengan menjadi buruh batikpun mereka juga masih bisa hidup. Sudut pandang pembatik terhadap profesinya tersebut menjadi hambatan ketika dikaitkan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan pembatik.

Tahun 1995 Ketika Indonesia menandatangani Perjanjian Pasar Bebas Asia Pasific (APEC) yang akan di mulai pada tahun 2020, ketika itu Bapak Tungki Aribowo, Menteri Perindustrian era Presiden Soeharto mengatakan bangsa Indonesia harus dipacu agar bisa lebih maju. Menurutnya, bangsa Indonesia jika dalam keadaan kepepet kemudian akan bangkit untuk membuat jalan keluar. Tampaknya teori kepepet ini sudah menjadi rahasia umum untuk mengambil sebuah keputusan baik perorangan yang sifatnya personal, bahkan sampai pada keputusan berbangsa dan bernegara.

Pada Pertemuan Puncak ASEAN Keenam tahun 2000, mantan Perdana Menteri China Zhu Rongji mencetuskan ide Kawasan Pasar Bebas ACFTA untuk memperluas Kawasan Pasar Bebas ASEAN dengan jangkauan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China. Ide ini disetujui oleh Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN kemudian pada tahun 2010 ini Indonesia resmi memasuki ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (Kawasan Pasar Bebas ASEAN plus China). Dan pada tahun 2020 nanti bangsa Indonesia akan memasuki Kawasan Pasar Bebas yang lebih luas lagi yaitu Kawasan Bebas Asia Pasific (APEC).

Terhitung tanggal 1 Januari 2010 ini ACFTA mulai diberlakukan. Perdagangan bebas, artinya bahwa seluruh barang-barang yang masuk dari dan ke negara-negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam) plus China, bebas keluar masuk tanpa batasan dan tanpa tarif. Sementara itu 10 tahun lagi, tepatnya 2020 Indonesia akan memasuki pasar bebas APEC.

Kondisi UMKM di Jawa Tengah berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM provinsi Jawa Tengah, jumlah UMKM sebanyak 70.222 yang terdiri dari dari: produksi/non pertanian 23.374 unit, pertanian 10.097 unit, perdagangan 28.362 unit, jasa 8.389 unit, penyerapan tenaga kerja 293.362 orang, asset 5.266 milyar, omzet 14.476 milyar. Perkembangan yang nyata pada UMKM pada tahun 2011-2012 jumlah UMKM meningkat 14.75%, produksi/non pertanian 11,97%, pertanian 31.15%, pedagangan 13.02%, jasa 8.66%, penyerapan tenaga kerja 17.81%, asset 29.43% dan omzet 31.06%.

Menurut Assisten Deputi urusan export-import di Kementrian Koperasi dan UMKM Bonar Hutauruk, kendala-kendala yang paling sering muncul di UMKM yaitu kesulitan naik kelas dari mikro ke kecil dan dari kecil ke menengah, karena kesulitan pengembangan usaha yang salah satunya modal kerja dan manajemen yang tidak baik. Padahal di Indonesia keunggulan UMKM dibanding luar negeri adalah produk-produk UMKM lebih sukses dengan berbasis etnik dan budaya lokal, kearifan lokal menjadi salahsatu kunci sukses UMKM di Indonesia.
Salahsatu masalah di sejumlah UMKM di kota-kota besar, yaitu tenaga kerja. UMKM terancam tidak dapat mengembangkan usahanya, karena UMKM kesulitan dalam upaya untuk merekrut tenaga kerja untuk mendukung kegiatan produksi (Suara Merdeka, 2013, pada tanggal 30 April 2013).

Selama ini orang masih menganggap perlu mencari pemahaman kembali tentang pengertian koperasi. Sepertinya masyarakat usaha batik belum atau kurang paham tentang koperasi. Atau mungkin memang koperasi tidak mudah dipahami. Pernyataan ini sering muncul karena wacana tentang koperasi di tengah masyarakat Indonesia selama ini berkembang melebar sehingga sulit ditangkap ujung pangkalnya. Pandangan masyarakat Indonesia tentang koperasi saat ini memiliki visi yang berbeda-beda, mulai pandangan yang sangat idealistik dan cenderung berlebihan (ekstrim) sampai pandangan pragmatik yang memperlakukan koperasi seperti perusahaan biasa dengan baju badan hukum koperasi.

Download Naskah

Cek Tulisan Berikut

Manajemen Risiko Kelelahan : Preskriptif versus Pendekatan Berbasis Risiko

Secara historis telah dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, meski tidak secara khusus untuk mengendalaikan kelelahan. …